JAKARTA - Imigrasi gelar Rapat Pimpinan sebagai forum konsolidasi untuk membahas isu-isu
terkait perbatasan (border), keamanan (security) dan kontribusi ekonomi (prosperity) yang
digelar pada Minggu - Senin (28 s.d. 29 Januari 2023) di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Dalam
acara tersebut, hadir narasumber kaliber internasional dari fungsi imigrasi negara tetangga:
Wakil Komisioner Kebijakan dan Transformasi Immigration and Checkpoints Authority (ICA)
Singapura - Cora Chen; Deputy Director General of Immigration Malaysia (Operation) - Jafri
Embok Taha; serta Regional Director Departments of Home Affairs dari Kedutaan Besar
Australia - Josephine Lamshed; yang membahas best practice pengelolaan fungsi imigrasi pada
masing-masing negara.
Dari dalam negeri, hadir jajaran pimpinan kementerian/lembaga seperti Menteri Keuangan - Sri
Mulyani; Menteri PAN dan RB - Abdullah Azwar Anas; Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI -
Komjen Wahyu Widada; Kepala Staf Umum TNI - Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan;
serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen - Reda Manthovani sebagai narasumber yang
membahas sinergi kementerian/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi imigrasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengulas kontribusi imigrasi di bidang penerimaan negara. SM
menjelaskan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) imigrasi sangat
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah maupun kebijakan negara tujuan. SM mengapresiasi
pertumbuhan PNBP Ditjen Imigrasi yang signifikan hingga Rp 7,6 T di tahun 2023. Ia
menambahkan pertumbuhan PNBP ini harus dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan
prasarana guna perbaikan layanan kepada masyarakat.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB),
Abdullah Azwar Anas menjelaskan mengenai visi layanan digital Indonesia yang sejalan
dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-74: Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi
Digitalisasi. Satu portal untuk semua layanan yang berbasis kebutuhan rakyat dan tidak ego
sektoral. Semangat dari visi ini adalah negara bisa hadir ketika rakyat membutuhkan.
Kapanpun, langsung dan tepat sasaran dengan cepat, mudah dan murah. Transformasi digital
akan menjadi fondasi untuk mempercepat terwujudnya hal ini. Azwar menyebutkan bahwa
Presiden Jokowi sudah meresmikan jalan tol fisik. Saatnya membangun jalan tol pelayanan
publik dengan transformasi digital pemerintah.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan “Imigrasi punya peran yang sangat
strategis dalam melakukan pengamanan negara dan mendukung program pembangunan
nasional. Untuk itulah, kita perlu konsolidasi dan melakukan transformasi dalam pengelolaan
borders melalui strategi digitalisasi yang mencakup kebijakan, proses bisnis, sumber daya
manusia, teknologi, sarana prasarana, serta optimalisasi pengelolaan border di Perwakilan,”
Rapat Pimpinan Imigrasi dihadiri oleh 270 peserta yang terdiri dari Direktur Jenderal Imigrasi di
Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, Analis
Keimigrasian serta Atase Teknis dari 22 Perwakilan Imigrasi di luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, peserta dimotivasi untuk tidak sekadar menjalankan fungsi
pengamanan negara di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), melainkan juga aktif berperan
dalam mendorong aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga.
“Sudah saatnya kita ubah orientasi mengenai border. Jangan kita maknai hanya dalam artian
sempit sebatas aspek kewilayahan, tetapi juga dipahami dari aspek sosial, ekonomi dan politik,”
imbuh Silmy.
Silmy memberikan contoh implementasi border dalam aspek sosial, ekonomi dan politik adalah
pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI di luar negeri yang perlu mendapatkan
perhatian lebih, bukan hanya untuk operasionalisasi layanan, melainkan juga sebagai penjaga
pintu gerbang negara.
“Bicara mengenai border, kita juga perlu kedepankan aspek prosperity (kemakmuran) dan
environment, bagaimana mendorong agar di perbatasan itu ada aktivitas ekonomi yang bisa
meningkatkan taraf hidup warga, tentunya tanpa mengabaikan aspek security. Ini yang saya
tekankan kepada seluruh pimpinan imigrasi yang hadir,” pungkas Silmy.
Aspek prosperity diharapkan juga dapat mendorong investor asing untuk menanamkan
modalnya ke wilayah perbatasan dan sekitarnya, tanpa mengesampingkan aspek security dan
environment (lingkungan). Pendekatan security akan memudahkan pengawasan terhadap
orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia karena pelintas akan menggunakan
paspor sebagai dokumen perjalanan melalui Border Control Management (BCM). Dalam
pendekatan environment lebih memudahkan dalam kerjasama dengan semua komponen
stakeholders.
Jakarta, 30 Januari 2024
Humas Direktorat Jenderal Imigrasi