Kakanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir memimpin operasi gabungan di Perairan Dumai, Sabtu (8/12/2024).
Dumai – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, memimpin langsung operasi gabungan pengawasan keimigrasian di perairan Dumai. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi penting, di antaranya TNI AL, TNI AD, Polairud, Bea Cukai, dan Balai Karantina. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menekankan pentingnya sinergi antara lembaga-lembaga tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan, terutama di Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas yang sangat sibuk dan rawan terhadap pelanggaran keimigrasian.
"Operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mendeteksi secara dini potensi pelanggaran keimigrasian yang melibatkan orang asing," ungkap Kakanwil dalam sambutannya. Selain itu, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan peresmian Kapal Patroli Bhumi Pura Ksatria Selatpanjang, yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan di perairan, khususnya di wilayah Selatpanjang dan sekitarnya. Kakanwil juga menyampaikan harapan agar setiap kantor imigrasi di Riau dapat memiliki kapal patroli sendiri, guna memaksimalkan efektivitas pengawasan.
Kakanwil memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan kolaborasi antar instansi yang berhasil menangkap 26 Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar ketentuan keimigrasian beberapa waktu lalu. "Kolaborasi yang solid antara berbagai instansi telah memberikan hasil yang sangat positif, dan kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan," tambahnya.
Usai memberikan sambutan, Kakanwil beserta rombongan melanjutkan patroli laut menggunakan kapal angkatan laut (KAL) Tedung. Dalam patroli ini, tim gabungan memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan kapal berbendera Thailand, Kapal Berg Prai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya intensif untuk memastikan kelancaran pengawasan di wilayah perairan Dumai.
Dumai, yang terletak strategis di Selat Malaka, memang menjadi titik rawan terhadap berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran keimigrasian. Selain patroli laut, tim gabungan juga melakukan patroli darat di daerah pesisir pantai yang sering dijadikan jalur perlintasan ilegal bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural. Patroli ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan manusia dan pelanggaran keimigrasian lainnya.
Dengan adanya operasi gabungan dan dukungan kapal patroli baru, diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Riau, khususnya di perairan Dumai, dapat semakin diperkuat dan lebih efektif dalam mencegah segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.
